SALISMA.COM (SC), JAKARTA – Dalam masa pemimpinan dua tahun Presiden Jokowi, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menyampaikan beberapa progress pembangunan infrastruktur, yang rata-rata belum menyentuh target 50 persen atau bahkan masih ada yang belum terealisasi.
Salah satu pembangunan yang belum mencapai 50 persen yakni, pembangunan irigasi hingga saat ini baru menyentuh 21,28 persen dari target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Negara (RPJMN) 2019 seluas 1 juta hektare (ha).
Sementara itu, capaian rehabilitasi irigasi dari tahun 2015 hingga saat sebesar 27,8 persen dari target RPJMN seluas 3 juta ha. Sementara, jumlah bendungan yang ditargetkan mencapai 65 bendungan pada tahun 2019 hingga saat ini telah mencapai setengahnya, yakni 57 persen.
“Bendungan sudah 57 persen atau sudah 37 dari 65 bendungan. 65 bendungan itu terdiri dari 49 baru dan 16 lanjutan,” terang Bambang, Jumat (21/10).
Sementara, untuk cetak sawah sendiri baru mencapai delapan persen dari target 2019 yaitu satu juta ha. Namun, dari semua proyek kedaulatan pangan tersebut, baru pengembangan irigasi tersier yang sudah hampir selesai yakni sudah mencapai 93,63 persen dari target 2019 tiga juta ha.
Selanjutnya, untuk kedaulatan energi sendiri untuk target rasio elektrifikasi baru menyentuh 48,4 persen dari target 2019 sebesar 96,6 persen, sedangkan konsumsi listrik per kapita baru mencapai 40 persen dari target 2019 yakni 1.200 kWh per kapita.
Realisasi yang masih rendah juga terjadi pada pengembangan jalan tol yang baru mencapai 26,8 persen dari target 1.000 km pada 2019 mendatang dan 21,2 persen untuk proyek terbangunnya jalur kereta api termasuk jalur ganda dari target 2019 sepanjang 3.258 km.
Selanjutnya, peningkatan pangsa pasar angkutan umum juga terbilang masih rendah yaitu hanya 30 persen dari target 2019, sedangkan pengembangan jaringan kereta api perkotaan juga baru 37,5 persen dari target 10 kota pada 2019, dan 17,7 persen untuk pengembangan sistem BRT dan Transit dari target akhir tahun 2019 yaitu 34 kota.
Sayangnya, tak hanya realisasi yang masih rendah tetapi beberapa proyek juga belum ada realisasi satu persen pun, beberapa diantaranya pembangunan kawasan industri yang ditargetkan ada 14 kawasan industri pada 2019, pembangunan destinasi wisata yang memiliki target 2019 sebanyak 10 kawasan, pembangunan jalan perbatasan, subsidi perintis angkatan laut, subsidi perintis angkutan sungai dan penyeberangan, subsidi perintis angkutan udara, subsidi perintis kereta api, dermaga angkutan penyeberangan, dan peningkatan akses jalan ke 24 pelabuhan utama.
“Kawasan industri sendiri tahun 2015 2016 targetnya difokuskan pada lima kawasan, yaitu Sei Mangkei, Bitung, Bantaeng, Ketapang, Morowali. Untuk pembangunan destinasi wisata pada 2015 2016 difokuskan tiga kawasan, Danau Toba, Borobudur, dan Mandalika,” papar Bambang.
Lebih lanjut Bambang menjelaskan, peran swasta amat dibutuhkan dalam pembangunan infrastruktur itu sendiri. Hal ini karena kebutuhan anggaran infrastruktur dari tahun ke tahun terus mengalami kenaikan.
Bila dirinci, anggara infrastruktur pada tahun 2015 sebesar Rp290,3 triliun, kemudian tahun ini tumbuh menjadi Rp313,5 triliun. Kemudian untuk 2017 sendiri anggaran infrastruktur pada angka Rp346,6 triliun.
“Hingga 2019 mendatang, total anggaran infrastruktur diperkirakan sekitar Rp1.500 triliun, angka tersebut masih berada dibawah prakiraan kebutuhan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanda Daerah (APBD) sebesar Rp1.978,6 triliun,” ungkap Bambang.
Pemerintah pun membangun skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) untuk mendorong peran swasta yang terbilang belum signifikan. Hingga saat ini, capaian financial close KPBU periode 2015-2016 sebesar Rp63,86 triliun.
Tak hanya skema KPBU, Kementerian PPN/Bappenas juga menyediakan skema alternatif pembiayaan lainnya yaitu melalui pembiayaan investasi non APBN (PINA). PINA ini memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan jangka panjang seperti dana pensiun (Dapen) dan perusahaan pembiayaan infrastruktur.
(CNN INDONESIA.com)
