SALISMA.COM (SC), BANGKINANG – Anggota DPRD Kampar Syahrul Aidi Ma’azat mengatakan, Bupati Kampar dalam sebuah pembicaraan, pernah mengungkap metode dalam proses perombakan kabinet.
Pejabat eselon III dan IV akan dipilih oleh Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masing-masing. Pimpinan OPD kemudian merekomendasikannya kepada bupati untuk dilantik. Namun sebelum dilantik, bupati mempelajari orang-orang pilihan pimpinan OPD
“Bupati pernah menyampaikannya dalam pembicaraan nonformal. Metode ini sangat bagus. Kita mengapresiasi,” kata Syahrul, Jumat (23/2).
Dia mengatakan, bupati menyerahkan kepada pimpinan OPD untuk menyusun pejabat struktural yang akan membantu tugasnya.
Anggota Fraksi PPP-PKS ini menjelaskan, bupati bisa meminta pertanggungjawaban kepada pimpinan OPD ketika stafnya berkinerja buruk. Artinya, pimpinan OPD telah salah memilih staf.
“Kalau selama ini kan, bupati yang langsung memilih tanpa konfirmasi ke OPD. Kalau kinerjanya buruk, OPD bisa bilang, yang memilih kan Bupati,” ujar Syahrul.
Oleh karena itu, kata Syahrul, pimpinan OPD jangan sembarang memilih bawahan. Azas pemilihan tidak bisa karena alasan subjektif. Tentunya mesti sesuai dengan pengalaman, rekam jejak dan keahliannya.
“Nggak bisa karena suka tidak suka. Apalagi karena uang,” tegas Syahrul.
Pimpinan OPD yang bersangkutan bisa diberhentikan jika dalam penyusunan pejabat struktural di instansinya tidak profesional. Apalagi transaksional.
Syahrul mengatakan, dengan metode ini, maka bupati mesti merampungkan perombakan pejabat eselon II. Sebelumnya seluruh pejabat eselon II telah menjalani serangkaian evaluasi. Sayangnya, hasil evaluasi belum juga diumumkan.
Syahrul mengungkap pejabat gusar karena isu mutasi. Ia mendengar informasi itu dari OPD.
“Ada seorang pimpinan OPD cerita ke saya, bawahannya nggak mau bekerja karena belum jelas mau dimutasi atau tidak,” ungkap Syahrul. (*)
