PEKANBARU – Meski sudah difungsikan sejak beberapa bulan lalu, ternyata gedung LAM Pekanbaru yang berada di Jalan Senapelan, belum diserahkan secara resmi ke pengurus LAM. Kondisi ini sangat disayangkan Majelis Kerapatan Adat (MKA) LAM.
Menurut para tokoh adat, seharusnya gedung yang dibangun menggunakan uang rakyat itu sudah diserahkan ke pengurus LAM yang baru. Jika hal ini tak dilakukan, kuat dugaan ada yang tidak beres dari pembangunan gedung itu.
“Ini menjadi pertanyaan besar bagi kita. Ada apa sebenarnya? Kok Pemko tidak berani menyerahkan gedung LAM itu ke kita,” kata Ketua MKA LAM Pekanbaru Said Usman Abdullah, Minggu (21/1).
Seperti diketahui, pembangunan gedung LAM Pekanbaru menggunakan APBD Pekanbaru selama tiga tahun, dengan anggaran Rp 18 miliar. Gedung itu selesai dibangun pada tahun 2011 silam. Sementara penyerahan gedung dari kontraktor ke Dinas PU Perkim sudah dilakukan.
Tinggal penyerahan Dinas PU ke walikota melalui BPKAD, belum dilakukan. Bahkan hingga kini belum terealisasi, tanpa diketahui masalahnya.
Agar tidak ada prasangka buruk kepada pemerintah, LAM meminta agar aparat penegak hukum menyelidiki tentang pembangunan gedung LAM Pekanbaru ini. Sehingga bisa terang benderang, di mana terjadi kesalahan, atau siapa yang terlibat di dalamnya.
“Kalau kita pikir-pikir, gedung sudah lama selesai dibangun. Tapi tak kunjung diserahkan, tentu ada hal yang salah. Karena ini menyangkut kepentingan masyarakat Melayu secara keseluruhan, maka kita minta dibuka secara transparan persoalan ini. Sehingga tidak ada yang disalahkan,” tambah Said Usman yang juga mantan ketua PPP Pekanbaru.
Meski belum diserahkan pengelolaan gedung tersebut, pengurus LAM Pekanbaru memang sudah berkantor di sana. Hanya saja, roda organisasi belum bisa maksimal dijalankan. Selain keterbatasan kelengkapan sarana, seperti mebeler yang masih seadanya, juga anggaran operasional belum dikucurkan oleh Pemko Pekanbaru. (*)
