DUMAI – Sebanyak 22 ribu kepala keluarga (KK) di Kota Dumai belum memiliki bahkan tidak memiliki tempat tinggal layak. Hal ini berdasarkan data Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).
Hal itu disampaikan Wali Kota Dumai Zulkifli AS saat menyerahkan Program Bantuan rumah layak huni dan sanitasi layak berbasis masyarakat, se-Kecamatan Dumai Barat, Dumai Kota, Dumai Selatan dan Kecamatan Sungai Sembilan, Selasa (23/1).
“Sesuai data BKKBN sebanyak 17 ribu lebih warga Dumai yang belum memiliki rumah layak, dan ada 5 ribuan yang tidak memiliki rumah atau mereka kos, kontrak artinya lebih dari 22 ribu KK atau 30 persen dari warga Dumai yang belum memiliki tempat tinggal yang layak,” terang wali kota.
Penyerahan rumah layak huni kata wali kota merupakan hal yang patut disyukuri kepada mereka yang telah mendapatka program ini, untuk itu diminta kepada penerima agar menjaga dan memelihara serta memanfaatkan dan mensyukuri apa yang diberikan.
Sementara kepada mereka yang belum mendapat rumah layak huni di tahun ini agar bersabar dan terus berusaha, karena program ini terus digulirkan dengan anggarannya dari APBN, APBD Provinsi Riau dan APBD Kota Dumai.
Pada kesempatan itu wali kota juga menghaturkan terima kasih kepada DPRD Kota Dumai yang memberikan dukungan diusulan program rumah layak huni yang terus diberi support dan sinergi seperti ini ke depannya terus diharapkan.
Sementara itu Kepala Dinas Perkim H Zulkarnai, menjelaskan rumah layak huni yang diserahterimakan berasal dari anggaran tahun 2017 baik pemerintah pusat, provinsi dan Dumai.
Dimana sebanyak 546 rumah yang tersebar di 23 Kelurahan dan 7 Kecamatan di seluruh Kota Dumai. Dipenyerahan itu diserahkan rumah layak yang dibangun dengan dana pusat dan kota, sementara yang menggunakan dana provinsi Riau akan diserahkan Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman.
Untuk tahun 2018 direncanakan sebanyak 562 rumah layak huni akan dibangun dengan total anggaran Rp16,525 miliar. Selain itu juga program sanitasi juga dianggarkan Rp10,922 miliar lebih.
Terkait adanya rumah layak yang sebanyak 22 ribu itu data dari BKKBN, sementara jika data dari BPS ada sebanyak 2500 KK yang tidak memiliki rumah layak huni. Artinya jika program berlanjut, maka dalam waktu 4 tahun sudah bisa tuntas. (*)
