PEKANBARU – Komisi IV DPRD Riau yang membidangi masalah pembangunan menyarankan agar Pemprov Riau menggandeng TNI dalam pembangunan Rumah Sehat Layak Huni (RSLH) untuk tahun 2018.
Anggota Komisi IV DPRD Riau, Abdul Wahid mengatakan, Provinsi Jawa Timur sudah melakukan hal serupa dengan menggandeng TNI dalam program pembangunan RSLH. Hal ini dinilai lebih hemat dan efektif dalam hal anggaran.
“Dengan bekerjasama TNI, akan lebih menghemat anggaran dan mendapatkan lebih banyak unit rumah,” kata Wahid, Selasa (9/1).
Setelah bahan dibelikan, selanjutnya menurut Wahid pengerjaannya langsung dibantu oleh TNI, sehingga tidak banyak mengeluarkan biaya.
“Hanya untuk biaya makan dan minum sekitar Rp 2 juta kalau di Jawa Timur, kalau kita juga bisa buat demikian, tentunya akan lebih menghemat anggaran,” jelas dia.
Tahun 2017 lalu, dari pengalaman menurutnya Rp 50 juta habis untuk pembangunan rumah saja, karena di dalamnya juga terdapat untuk anggaran administrasi, pendamping, dan lainnya.
“Pengalaman sebelumnya, Rp 50 juta, baru untuk rumah siap jadi saja, belum lagi untuk perjalanan dinas pejabat meninjau dan mengawasi, dan juga untuk pendamping. Untuk pendamping saja, gajinya sampai Rp 3 juta untuk satu unit rumah. Kalau di Jatim mereka tidak perlu ada pendamping. Dari Rp 100 miliar, menjadi Rp 120 miliar totalnya untuk menggaji pendamping,” beber Wahid.
Komisi IV menurut Wahid sudah melakukan studi banding ke Jawa Timur tersebut, dan di sana pihaknya melihat langsung ke lapangan bagaimana hasil pembangunan rumah layak huni program pemerintah daerah Jawa Timur.
“Di sana sudah menggunakan sistim tersebut, bahkan sudah bertahun-tahun lamanya. Kami lihat langsung dan tanyakan kepada masyarakat pemilik rumah, hasilnya cukup kuat dan tidak ada bocor sama sekali,” ulasnya.
Tidak hanya itu, dengan sistim kerjasama yang dilaksanakan bersama TNI tersebut, menurut Wahid juga memiliki banyak manfaat lainnya, seperti, mendekatkan masyarakat dengan TNI, dan juga azas manfaat lainnya.
“Sistimnya kontraktual. Kemudian anggarannya melalui dana hibah. Kami akan usulkan ini dalam rapat hearing nanti,” tuturnya.
Kendati demikian, pembangunan Rumah Sehat Layak Huni (RSLH) untuk tahun 2017 dinilai dewan sudah cukup bagus pelaksanaannya. (*)
