PEKANBARU – Ratusan pejabat eselon III dan IV Pemprov Riau tak kunjung dilantik karena belum mendapat izin dari Menteri Dalam Negeri. Terdapat sekitar 400 pejabat yang menunggu pelantikan usai pelantikan eselon II, beberapa hari lalu.
Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman mengatakan, pelantikan eselon III dan IV masih menunggu proses izin di Kementerian Dalam Negeri. Sebab sebagai petahana yang maju di Pilkada harus meminta izin Mendagri jika melakukan pergantian pejabat.
Persoalannya saat ini ada 171 kabupaten/kota dan provinsi yang mengikuti Pilkada serentak dan banyak yang mengurus hal sama, sehingga berkas menumpuk di Kemendagri.
“Karena posisi saya sekarang (maju Pilgubri) memang sedikit sulit untuk lakukan pelantikan, harus ada izin di Kemendagri. Inilah yang membuat kendala untuk pelantikan pejabat di Riau, ” ujar Andi Rachman sapaan akrab gubernur, Senin (8/1) malam.
Meskipun demikian Andi Rachman optimistis awal tahun ini dilakukan pelantikan pejabat eselon III dan IV di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau. Sehingga pelaksanaan APBD 2018 tidak terkendala.
“Kita ingin segera dilantik dan menjalankan tugas APBD 2018 sejak awal. Semoga saja bisa disetujui segera,” ujarnya.
Gubernur juga menginginkan sebelum cuti ikut Pilkada Februari mendatang, posisi jabatan eselon III dan IV yang akan dilantik sudah terisi. Terutama untuk pejabat yang bertugas di UPT dan UP yang baru disetujui Kemendagri. “Terpenting untuk UPT yang baru itu, agar kerja tidak ada hambatan lagi,” jelas Andi.
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Ikhwan Ridwan mengatakan kendala di Kemendagri karena banyaknya berkas yang menumpuk untuk proses izin pelantikan pejabat.
“Sekarang ini Kepala Biro Organisasi sedang mengawal di Kemendagri, semoga saja bisa cepat disetujui Mendagri agar dilantik eselon III dan IV itu,” ujar Ikhwan.
Karena UPT lama juga harus ikut dikukuhkan karena ada beberapa jabatan yang berubah setelah adanya persetujuan dari Kementerian Dalam negeri. Sehingga pelantikan pejabat untuk eselon III dan IV ini memang sangat penting.
“Ada yang baru dan ada juga yang lama, hanya saja ada yang berbeda UPT dan UP nya, inilah yang akan diisi pejabat eselon III nya yang menjabat Kepala UPT dan eselon IV nya,” jelas Ikhwan.
Selain UPT juga akan dilakukan pelantikan bagi sejumlah eselon III dan IV di OPD, ini berdasarkan penilaian dari pimpinan. Tujuannya untuk pencerahan dan peningkatan kinerja.
Sementara itu, Kepala Biro Organisasi Tata Laksana Jonli mengatakan, awal tahun ini sesuai Intruksikan Mendagri awal januari sudah berjalan dan tidak ada masalah lagi UPT dan UP yang baru. Karena sudah dipersiapkan semuanya. (*)
