SALISMA.COM (SC), PEKANBARU – Konsep Smart City yang diusung Walikota Pekanbaru, Firdaus MT ternyata tidak didukung ketersediaan anggaran. Dalam RAPBD 2018 yang kini dibahas DPRD Pekanbaru, pemko tidak mengalokasikan dana untuk program tersebut.
Ketua Pansus I DPRD Pekanbaru, Dian Sukheri Sip mengatakan, dengan kondisi ini pihaknya akan memanggil langsung Walikota Firdaus MT, untuk membicarakan persoalan program tersebut.
“Kita di Pansus sudah sepakat memanggil Pak Walikota. Kita usahakan pekan ini undang Walikota membicarakan masalah ini. Sebab, kalau Smart City hanya slogan, untuk apa. Ini juga termasuk pembahasan Pansus Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD), yang akan dibahas,” sebutnya, Minggu (5/11).
Dijelaskannya, pemerintah dalam menciptakan Kota Smart City, seharusnya didukung oleh semua aspek. Terutama anggaran. Sebab selama ini Smart City terus digadang-gadangkan, tapi realisasinya nihil. Parahnya lagi, program Smart City itu tidak tergambar dalam anggaran APBD 2018.
Dengan kondisi itu, apakah akan berjalan program ini, atau hanya slogan saja. Sama halnya dengan slogan Trilogi, yang kini gaungnya kurang terasa.
“Kami di Pansus sudah lihat di APBD 2018, anggaran untuk Smart City itu tidak tergambar. Lalu apanya Kota Smart City, mana anggaran pelaksanaannya,” tegasnya.
Seharusnya Pemko Pekanbaru belajar dari daerah-daerah lainnya di Indonesia. Tanpa mengumandangkan slogan Smart City, tapi pelaksanaan pemerintahannya sudah terealisasi. Seperti Kota Surabaya, Bandung dan lainnya, sudah menggunakan IT dalam menjalankan roda pemerintahan.
Padahal, kota-kota tersebut tidak ada slogan Smart City. “Hal-hal seperti ini lah yang patut kita contoh,” kata politisi PKS ini lagi.
Selain memanggil Walikota, Selain itu, Pansus I DPRD juga akan memanggil OPD terkait pelaksanaan program Smart City. Sebab, mereka juga harus dipahami konsep Smart City tersebut tidak hanya tagline.
Lebih dari itu, harus dirasakan oleh masyarakat manfaatnya. “Misalnya untuk Dispenda, seperti apa pelayanan Smart City. Kita membayangkan Dispenda membuat aplikasi yang terkoneksi dengan semua restoran, hotel dan rumah makan yang ada. Jadi semua bisa terlihat termasuk pembayaran pajaknya. Kalau masih konsep di kertas, itu sama dengan bohong,” tutur Dian. (*)