SALISMA.COM (SC), PEKANBARU – Wakil Gubernur Riau Wan Thamrin Hasyim mengkritik konten siaran televisi dan radio di tanah air yang masih bersifat sentralistik.
Siaran-siaran televisi nasional lebih dominan tentang apa yang terjadi di Pulau Jawa. Padahal, daerah pesisir dan pedalaman Riau kaya akan budaya dan tradisi yang seharusnya bisa dijadikan konten siaran.
“Kita terlalu sentralistik, sedangkan perbatasan terpinggirkan. Memang butuh waktu untuk memperbaiki siaran di perbatasan, tapi kalau tidak dimulai dari sekarang kapan kita akan mulainya?” ujar Wagubri pada kegiatan Pelatihan Penyiaran Perbatasan yang digelar Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di Kota Pekanbaru, Kamis (03/08/2017).
Dia juga mengeluhkan siaran pemberitaan mulai dari televisi dan radio di daerah perbatasan Riau hingga kini masih didominasi dari negeri jiran, seperti Malaysia.
“Jangan salahkan orang perbatasan kalau kami di Bagansiapiapi, mulai dari siaran subuh itu yang kelihatan siaran TV Malaysia. Jangan salahkan orang perbatasan kalau kami lebih kenal dengan P. Ramlee,” kata Wan Thamrin.
Bagansiapiapi adalah sebuah kota pelabuhan di Kabupaten Rokan Hilir, yang secara geografis menghadap Selat Malaka. Sedangkan, P. Ramlee adalah bintang film terkenal di Malaysia, yang hingga kini filmnya terus diputar oleh televisi di negeri jiran.
Karena itu, ia berharap agar Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) melalui forum tersebut bisa memberikan solusi dan komitmen untuk memperbaiki kualitas penyiaran di perbatasan. “Jangan sekadar seremoni saja,” pesan Wan Thamrin.
Direktur Penyiaran Ditjen PPI Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Geryantika Kurnia, mengatakan pemerintah sudah cukup lama melakukan terobosan untuk memperbaiki penyiaran didaerah perbatasan untuk membendung “spill-over” atau limpahan siaran dari luar negeri. Namun, pemerintah tidak bisa bergerak sendiri tanpa ada komitmen nyata dari pelaku industri pertelevisian swasta nasional.
“Jangan pikirkan profit saja perusahaan tv swasta, jangan hanya kejar rating saja dan masalah perbatasan diserahkan ke negara karena dinilai tidak menguntungkan,” kata Geryantika.
Ia menantang asosiasi penyiaran televisi untuk menggelar siaran langsung pada peringatan Ulang Tahun Kemerdekaan RI pada 17 Agustus nanti. “Ayo waktu 17-an kita siaran langsung ke perbatasan, kalau bisa bareng Pak Menteri (Kominfo),” ujarnya. (*)
