SALISMA.COM (SC), PEKANBARU – Pemerintah Provinsi Riau mempertanyakan sikap Kementerian ESDM soal pengelolaan Blok Siak. Dimana sebelumnya sudah diajukan BUMD Riau Petroleum untuk ikut dalam pengelolaan blok migas tersebut, namun hingga sekarang belum ada penjelasan.
“Sejak beberapa tahun lalu kita sudah terus melakukan upaya ke Kementerian ESDM. Cuma sampai sekarang tidak ada kejelasan juga,” ujar Kepala Biro Ekonomi Setdaprov Riau, Rudyanto, Jumat (16/6/2017).
Rudyanto bahkan mengaku sudah bertemu dengan Menteri dan Wamen ESDM di Jakarta membahas hal ini. Namun sampai sekarang tidak juga ada penjelasan.
Dia juga menyorot sikap Wamen ESDM yang menyebutkan bahwa kerjasama hanya butuh waktu seminggu bisa tuntas. “Itu kata Pak Wamen seminggu sudah selesai. Tapi kenyataannya kita sudah lama mengurus itu, ternyata nggak juga selesai,” jelasnya.
Sehingga Rudyanto memberanikan diri saat Wamen ESDM berkunjung ke Riau dalam sosialisasi participating interest daerah penghasil Migas. Rudyanto bahkan saat itu meminta kejelasan dari Wamen. “Saya beranikan diri tanya Pak Wamen langsung saat dia ke Riau. Jawabannya akan diselesaikan secepatnya. Dan kita menunggu itu,” imbuhnya.
Sejauh ini, tambahnya, para direksi dan komisaris di BUMD Riau Petroleum belum ada menerima gaji. Artinya mereka bekerja secara relawan karena belum ada aktivitas apapun.
“Dan mereka baru bergaji setelah beroperasi nanti. Apalagi kan tidak ada bantuan dari APBD sebelum beroperasi nanti,” kata Rudyanto.
Dengan adanya Participating Interest ini lanjut Rudiyanto maka daerah diberikan hak khusus dalam pengelolaan migas. Sebagaimana pengelolaan Blok Siak yang sebelumnya direncanakan dikelola PT Pertamina bekerja sama dengan Riau Petroleum.
“Jadi memang harus ada keterlibatan daerah disana. Ada 10 persen hak daerah sebagai Participating Interest nya,” tutupnya. (*)
