PEKANBARU, SALISMA.COM (SC) – Sikap pemerintah yang sebelumnya mendukung, ujuk-ujuk menolak pembahasan Rancangan Undang-Undang atau RUU tentang Pemilu, menimbulkan kecurigaan politik bagi Partai Demokrat.
Menurut Wakil Wasekjen DPP Partai Demokrat Irwan, jangan-jangan sikap yang diambil Jokowi mengindikasikan ingin mempersiapkan Puteranya Gibran Rakabuming Raka untuk maju dalam pencalonan Presiden RI di 2024 mendatang.
“Mungkinkah keputusan ini dilatari oleh kemungkinan Presiden Jokowi mempersiapkan keberangkatan Gibran dari Solo ke Jakarta? Karena dirasa terlalu cepat jika Gibran berangkat ke Jakarta tahun 2022,” kata Irwan kepada CNNIndonesia.com, Kamis, 11 Februari 2021.
Gibran saat ini menjabat sebagai wali kota Solo usai unggul dari pasangan calon independen pada Pilkada 2020 lalu.
Dia menilai, sikap tidak konsisten pemerintah dan DPR terkait RUU Pemilu telah menimbulkan banyak pertanyaan publik.
Sebab pemerintah dan seluruh Parpol di DPR tak menolak keberadaan RUU Pemilu saat dimasukkan ke dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021.
Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR itu menilai kecurigaan bahwa pemerintah dan DPR hanya memikirkan kepentingan kekuasaan dalam langkah menyetop pembahasan RUU Pemilu merupakan hal yang susah untuk dibantah.
“Apalagi revisi UU Pemilu ini kan sejatinya adalah kehendak seluruh fraksi di parlemen ditandai dengan masuknya RUU Pemilu dalam prolegnas prioritas 2020. Mengapa sejak Presiden Jokowi statement menolak kemudian dibarengi partai koalisi pemerintah semuanya balik badan?” ujarnya.
Irwan memastikan sikap Demokrat tetap konsisten mendorong pembahasan RUU Pemilu. Dia menegaskan partainya menolak Pilkada Serentak yang seharusnya digelar 2022 dan 2023 digeser menjadi 2024.
Sebelumnya, Jokowi meminta Parpol pendukungnya mempertimbangkan secara baik untung atau rugi apabila penyelenggaraan pilkada mau dinormalisasi menjadi 2022 dan 2023 atau tetap 2024.
Arahan itu disampaikan saat Jokowi mengumpulkan eks jubir Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf Amin pada 28 Januari 2021. Pertemuan itu dihadiri oleh 15 orang dari PDIP, PPP, Golkar, Nasdem, PKB, dan Hanura. Setelah itu, sikap sejumlah parpol di Parlemen pun berubah. (mil/bpc)
