SALISMA.COM, ROKAN HILIR – Sembikan Fraksi di DPRD Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) menyampaikan pandangan umumnya atas Rancangan peraturan daerah (Ranperda) perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, Rabu (27/9/2023) malam di aula sidang utama Gedung DPRD Rohil
Rapat dipimpin Wakil Ketua Dewan 1 Abdullah dihadiri Ketua DPRD Rohil Maston, wakil Bupati Rohil, Sulaiman, SS, Sekda Fauzi Efrizal, Sekwan Sarman Syahroni, para Wakil Ketua Dewan, para asisten serta Kepala OPD dilingkungan Pemkab Rohil.
Abdullah saat membuka rapat menyampaikan bahwa dari 45 orang anggota DPRD yang menandatangani daftar hadir sejumlah 26 orang terdiri dari seluruh unsur fraksi, sesuai pasal 129 ayat 1 huruf c peraturan tatib DPRD nomor 1 tahun 2019 kuorum sudah tercapai dan rapat sudah dapat dilaksanakan dan dinyatakan terbuka untuk umum,” kata Abdullah.
Dari Fraksi PDIP yang disampaikan Muhariza memberikan pandangan dan masukan dan berharap pemerintah daerah untuk terus mengevaluasi dan meningkatkan pendapatan asli daerah dari seluruh potensi daerah yang ada, baik yang bersifat baru maupun optimalisasi pendapatan dari sumber-sumber yang sudah ada di luar dana bagi hasil, perkebunan sawit dan dana treasure deposit facilitis atau PDF,” kata Muhariza.
Lanjutnya,” seperti misalnya rekondisi pajak bumi dan bangunan, pajak reklame, pajak usaha burung walet, retribusi parkir, retribusi persampahan dan kebersihan dan lain-lain. Kemudian meminta kepada pemerintah daerah agar cermat dalam membuat kebijakan dan dalam mengelola keuangan daerah,” terangnya.
Fraksi PDI perjuangan tetap berkomitmen untuk mengawal kinerja pemerintah daerah dan bahu-membahu dalam melaksanakan program pemerintah yang baik serta mengedepankan kepentingan umum untuk itu kami menekankan kepada seluruh SKPD untuk lebih profesional akuntabel dan proaktif dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Sementara dari Fraksi Golkar, yang di sampaikan Aswin, Pandangan fraksi hanya disampaikan kepada Ketua DPRD tanpa di bacakan.
Dari Fraksi Nasdem yang di bacakan Dodi Syahputra mengucapkan terima kasih kepada Bupati Rohil yang telah menyampaikan nota keuangan rancangan perubahan APBD tahun 2023. Bupati telah menyampaikan garis besar rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang meliputi rincian atas pendapatan daerah rincian pada belajar daerah serta penerimaan pembiayaan yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya,” kata Dodi.
Lanjutnya,” kami berharap dan menghimbau bahwa perubahan belanja daerah yang mengalami peningkatan ini benar-benar memperhatikan rasa kesejahteraan keadilan dan kepatutan. Menjaga dan memelihara keseimbangan fundamental perekonomian daerah sehingga fungsi alokasi, fungsi distribusi, fungsi stabilisasi dari APBD ini benar-benar dapat terwujud,” harapnya.
Pandangan Fraksi Hanura yang disampaikan Khairudin berharap pemerintah daerah di dalam melaksanakan kebijakan pembangunan dapat berdampak positif bagi perekonomian masyarakat.Namun demikian ada beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain lambatnya penyerapan anggaran di beberapa dinas yang implikasinya berdampak kepada pembangunan yang dinanti-nantikan masyarakat,” kata Khairudin.
Lanjutnya,” kalau kita melihat sedikit ke belakang di dalam penyusunan anggaran kita sudah berkomitmen menjalin kesepahaman, pembangunan itu dilaksanakan secara tepat waktu dan tepat guna agar pembangunan itu dapat berjalan dengan maksimal, namun beberapa hari yang lalu ketika rapat Banggar dengan TAPD ada salah satu kepala dinas yang menyampaikan bahasa yang menurut kami tidak pantas diucapkan. jadi dalam forum yang terhormat ini kami minta kepada Sekretaris Daerah ataupun bagian kepegawaian untuk segera memberi sanksi atau semacam teguran kepada Kepala Dinas tersebut,” harapnya.
Pandanga Fraksi Demokrat yang dibacakan Imam Suroso menyampaikan agar pemerintah daerah bagaimana nanti pemerataan pembangunan itu memang harus seimbang. Jangan nanti di sini anggarannya pembangunan besar sampai 100 miliar lebih tapi Kecamatan lain kecil, jadi setiap kecamatan itu sebaiknya mendapatkan pemerataan,” pinta Imam Suroso.
lanjutnya “untuk menjadi perhatian kita bersama, saya juga melihat belakang ini ada kadis sering tidak hadir saat rapat, melalui forum ini perlu kami merekomendasikan bahwa kadis ini sebaiknya diganti saja karena beberapa kali rapat tidak pernah hadir,” pintanya.
Sementara dari Fraksi PAN, Amansyah hanya menyampaikan tidak membacakan hasil pandangan umum Fraksi nya ke Ketua DPRD.
Sedangkan dari fraksi PKS yang disampaikan Syamsudin memberikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Rokan Hilir terkait pendapatan daerah yang mengalami perubahan yaitu dengan bertambah atau pun meningkatnya pendapatan daerah.
Fraksi PKS memberikan atau menyarankan untuk membuat sebuah strategi dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah dengan skema peningkatan kapasitas aparatur, peningkatan pelayanan prima dan peningkatan pajak daerah.
Dan selanjutnya beberapa fraksi pada intinya mengharapkan agar pemerintah daerah dapat melaksanakan kegiatan APBD dengan merata setiap Kecamatan, peningkatan pelayanan aparatur, peningkatan pendidikan, kesehatan dan lainnya. (Inf)
