SALISMA.COM, PEKANBARU – DPRD Pekanbaru menggelar Rapat Paripurna Penandatangan Kesepakatan Bersama (MoU) tentang Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2024, Selasa (5/9/2023).
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Pekanbaru Muhammad Sabarudi ST didampingi para Wakil Ketua DPRD Pekanbaru Ginda Burnama ST MT, Tengku Azwendi Fajri SE dan Ir Nofrizal MM.
Paripurna ini dihadiri oleh Pj Walikota Pekanbaru Muflihun beserta Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pekanbaru Indra Pomi Nasution, asisten, kepala OPD, staf ahli dan camat serta Forkopimda.
DPRD Pekanbaru bersama Pj Walikota Pekanbaru Muflihun menyepakati KUA-PPAS APBD Kota Pekanbaru TA 2024 sebesar Rp 2,825 Triliun. Jumlah ini mengalami kenaikan dibandingkan dengan APBD TA 2023 senilai Rp 2,699 triliun.
Usai paripurna, Pj Walikota Pekanbaru Muflihun menyampaikan bahwa KUA-PPAS APBD sebesar Rp 2,825 Triliun ini ditandatangani berdasarkan hasil kesepakatan bersama antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
“Untuk prioritas (APBD) tahun depan, kita bersama DPRD tetap mengacu pada RPJMD, visi misi walikota dan juga fokus pada infrastruktur. Terutama, memperbaiki jalan-jalan yang berlubang,” katanya.
Ia mengatakan dengan angka ini artinya ada peningkatan dibandingkan dengan APBD tahun 2023, kurang lebih kenaikannya itu Rp85 miliar.
“Adapun sebabnya peningkatan ini adalah kita gesa melalui PAD. Adapun untuk prioritas kita tahun depan, kita bersama DPRD, tetap mengacu pada RPJMD, visi misi Walikota dan juga kita fokus pada infrastruktur terutama memperbaiki jalan berlubang,” jelasnya.
Untuk tahun depan, juga direncanakan dilakukan pembangunan sekolah. Ada sekitar dua sekolah SMP yang rencananya akan dibangun.
“Kita sudah komit dengan DPRD juga, kita sekarang selalu berupaya agar ada itu pembangunan sekolah, SMP terutama. Rencana ada dua sekolah untuk tahun depan. Makanya saya bilang tergantung dari masyarakat tempatan. Kalau ada yang mau menghibahkan cepat, kita balekkan nama ke pemko maka kita akan segerakan untuk bangun sekolahnya,” ucapnya.
Selain itu, rencananya untuk tahun depan Pemko Pekanbaru juga akan membangun kantor lurah dan camat. Masing-masing satu kantor, karena merupakan tempat dan wadah pelayanan bagi masyarakat.
“Untuk dimana lokus kantor camat atau lurahnya, nanti mana yang siap untuk dibangun saja. Kita nggak mau ada masalah. Artinya apa? Jangan nanti kita bangun kantor di tanah yang belum dihibahkan ke Pemko Pekanbaru, kita ingin clear baru kita bangun,” pungkasnya.
Muflihun menambahkan, pembangunan sekolah direncakan akan dalam APBD 2024. Ada dua SMP yang rencananya akan dibangun di tahun 2024.
“Kita sudah komit dengan DPRD juga, kita sekarang selalu berupaya agar ada itu pembangunan sekolah, SMP terutama agar ada pemeretaan pendidikan. Rencana ada dua sekolah yang dibangun untuk tahun depan,” ujarnya.
Selain itu, pembangunan kantor juga direncanakan akan dianggarkan dalam APBD Kota Pekanbaru TA 2024.
“Satu kantor Camat dan satu kantor Lurah satu karena kantor ini merupakan tempat dan wadah pelayanan bagi masyarakat. Untuk dimana lokus pembangunan kantornya nanti menyusul dimana karena kita tidak mau ada masalah nanti. Jangan sampai nanti kita bangun kantor di tanah yang belum dihibahkan ke Pemko,” terang Muflihun.
Sementara itu, Ketua DPRD Pekanbaru Muhammad Sabarudi ST mengatakan bahwa APBD 2024 diprioritaskan untuk hal-hal yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat banyak. Seperti anggaran untuk perbaikan jalan, pembangunan drainase, atau normalisasi sungai.
“Pastinya kami ingin anggaran didalam APBD murni 2024 itu berpihak ke masyarakat, itu wajib,” kata Sabarudi.
Selain infrastruktur, anggaran untuk kesehatan dan pendidikan juga diminta menjadi prioritas dalam APBD 2024. “Dua hal mendasar ini sangat penting, pendidikan dan kesehatan. Ini amanat UU maka wajib dilaksanakan,” tambahnya.
Politisi PKS ini juga menyebut, program nasional lainnya harus wajib dianggarkan dalam APBD 2024. Diantaranya seperti program UHC, penanganan stunting alias gizi buruk, pemberian bantuan kepada ekonomi masyarakat melalui UMKM dan lainnya.
”Untuk program stunting ini perlu ditambah lagi anggarannya di 2024, karena masih banyak masyarakat kita yang terpapar gizi buruk di Pekanbaru. Begitupun dengan program UHC yang baru saja dilaunching kemarin, ini manfaatnya sangat banyak buat masyarakat sehingga harus disupport juga anggarannya,” tutup Sabarudi. (Galeri)
