SALISMA.COM (SC), PEKANBARU – Komitmen dan keseriusan Gubernur Riau (Gubri) H Arsyadjuliandi Rachman dalam membangun perumahan bagi masyarakat kurang mampu sudah menampakkan hasil. Melalui berbagai skema, upaya terus dilakukan. Di antaranya, hingga 2019 akan direalisasikan 6.000 unit rumah layak huni (RLH). Dari jumlah tersebut perjuangan sampai tahun ini direalisasikan 4.000 unit.
Masyarakat yang mendapatkan bantuan RLH dari Pemprov Riau bersyukur dengan keseriusan pemerintah tersebut. Karena dengan adanya program ini mereka memiliki rumah.
‘’Terima kasih Pak Gubernur kami akhirnya bisa miliki rumah, setelah sekian lama punya rumah buruk,’’ kata seorang warga penerima RLH di Rokan Hilir (Rohil), Yanuar.
Tidak hanya di Rohil, penerima RLH di Kepulauan Meranti juga sangat bersyukur dengan menerima RLH yang dibangun Pemprov Riau tersebut.
‘’Saya bersyukur bisa dapat rumah yang layak, sebelumnya memang rumah saya tidak layak ditempati,’’ ujar Ahmad, penerima di Kepulauan Meranti.
Gubri memaparkan, penyediaan rumah bagi warga kurang mampu menjadi prioritas Pemprov Riau karena rumah merupakan keperluan primer yang wajib dipenuhi.
‘’Hingga 2019 akan dibangun 6.000 RLH. Sampai 2018 akan terealisasi 4.000 unit. Ini untuk masyarakat kurang mampu yang tidak memiliki rumah. Kami sangat serius, karena rumah ini sangat diperlukan masyarakat kurang mampu,’’ kata Gubri.
Pemprov Riau melalui Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PKPP) memang tahun 2018 ini kembali menganggarkan dana untuk pembangunan RLH, bagi masyarakat Riau yang kurang mampu di 12 kabupaten/kota dengan jumlah total 2.000 unit. Pembangunan RLH bisa tersebar secara merata sampai ke pelosok-pelosok daerah. Seperti di Kabupaten Kampar, tepatnya di Kampar Kiri Hulu, di mana daerah ini belum ada yang menerima RLH.
‘’Tentu kami berharap masyarakat dan pemerintah di Kampar ini bisa mengajukan pembangunan RLH bagi masyarakat yang kurang mampu. Di daerah ini belum ada RLH, nanti bisa diajukan melalui Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PKPP),’’ urainya.
Tak hanya di Kampar, di daerah pelosok lainnya di Riau juga harus diadakan pembangunan RLH yang menggunakan anggaran dari APBD tersebut.
‘’Kemudian ada juga program lain dari APBN, rehab rumah, bagaimana agar daerah pelosok di Riau juga tersentuh,’’ imbuhnya.
Melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), tahun 2018 Pemprov Riau akan membangun tiga rumah susun sewa (rusunawa) di tiga kabupaten untuk menampung warga yang tidak memiliki rumah. Tiga lokasi tersebut berada di Kuansing, Siak Sri Indrapura, dan Bengkalis.
‘’Ini dibangun menggunakan anggaran APBN melalui perjuangan kami ke pusat. Ini juga merupakan solusi bagi masyarakat miskin yang tidak memiliki rumah,’’ terang Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PKPP) Riau Muhammad Amin, Senin (5/2).
Menurut Amin, setelah dibangun nantinya maka pengelolaan akan diserahkan kepada kabupaten yang memiliki lahan tersebut. Pembangunan rusunawa ini menurutnya solusi bagi warga miskin yang belum memiliki rumah. Pembangunan ini perdana dibangun untuk Riau dan mendapatkan jatah tiga bangunan. Diperkirakan satu bangunan itu bisa menampung 80 sampai 100 kepala keluarga.
‘’Untuk teknisnya pengelolaan rusunawa ini nantinya kemungkinan kabupaten/kota yang memiliki skema pengelolaan,’’ paparnya.
Bagi masyarakat pula, untuk memenuhi keperluan rumah di perbatasan dibangun melalui rumah khusus. Tahun 2017, sudah dimulai pembangunannya di Kepulauan Meranti dengan memulai pembangunan 100 unit rumah khusus di satu lokasi.
‘’Program ini merupakan sinergi Kementerian PUPR dan Perikanan Kelautan serta Kementerian Kemaritiman. Sasarannya bagi kalangan masyarakat kurang mampu di perbatasan,’’ sebutnya.(*)
