PEKANBARU – Pemprov Riau menilai sikap egois Pemko Pekanbaru membuat proses pembicaraan Pasar Cik Puan selalu tersendat atau buntu.
Hingga saat ini belum ada kesepakatan dalam pengelolaan Pasar Cik Puan dengan Pemko Pekanbaru. Pemprov Riau tidak mau melepas begitu saja aset tersebut tanpa ada imbal balik.
Penegasan tersebut disampaikan oleh Asisten II Setdaprov Riau Masperi, Rabu (3/1). Hal itu untuk menjawab pernyataan Pemko Pekanbaru sebelumnya melemparkan persoalan pembangunan Pasar Cik Puan yang terbengkalai ke Pemprov Riau.
Dimana dalam pernyataan pemko, Pemprov Riau dituding tidak mau menyerahkan lahan pasar tersebut ke pemko.
“Kalau itu aset kita tentu harus ada perhitungan bagi kita. Kalau ada hibah harus ada penghapusan aset dari kita dan butuh proses,” jelas Masperi.
Dijelaskan Masperi, Pasar Cik Puan merupakan aset pemprov yang cukup representatif dan strategis. Sehingga apapun kondisinya harus ada manfaat bagi Pemprov Riau dengan aset tersebut.
“Pemko tidak ada kepastian dan mereka ingin pihak swasta yang mengelola sepenuhnya. Namun dampak dari pemanfaatan itu bagi kita kan tidak ada, makanya kita ingin jelas,” ujar Masperi.
Makanya untuk masa depan Pasar Cik Puan tersebut, sebaiknya harus berumbuk lagi dan dibicarakan lebih detail.
“Intinya itukan aset Pemprov, ketika ada manfaat harus ada hasil yang diterima oleh pemprov. Itu saja yang kami inginkan dari pemprov,” jelas Masperi.
Dalam pembicaraan nanti pemprov akan menyampaikan harus mendapatkan hasil dari pengelolaan Pasar Cik Puan tersebut. Baik itu berupa kesepakatan bagi hasil maupun dividen yang didapat. (*)
