SALISMA.COM (SC), BANGKINANG – Hotel Golden Palace Lombok, Mataram menembuskan tagihan kegiatan Bimbingan Teknis dan Peningkatan Kapasitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-Kampar pada 17-21 November tahun 2016 lalu kepada ketua DPRD Kampar, Ahmad Fikri.
Hal ini jelas membuat Ahmad Fikri kaget. Sebab kegiatan tersebut semstinya sudah tuntas oleh pihak pelaksana. Meski hanya berupa tembusan. Mestinya, kata dia, masalah ini bisa diselesaikan antar pihak yang terkait dalam kegiatan.
“Kenapa harus sampai ke DPRD. Masalah ini harusnya bisa diselesaikan,” kata politisi Partai Golkar ini, Senin (6/11/2017).
Dia mengatakan, tagihan tersebut memang tidak melampirkan surat permintaan kepada DPRD. Namun ia menilai wajar jika pihak hotel mengadu ke DPRD. Menurut dia, DPRD memiliki kewenangan menyelesaikan masalah ini. Pihaknya akan memanggil pihak-pihak terkait.
Fikri menjelaskan, secara prinsip, tagihan tersebut sepenuhnya tanggung jawab lembaga penyelenggara. Dalam hal ini, Lembaga Kreativitas Sumberdaya Insani Indonesia (LAKSI).
“Lembaga sudah menyatakan siap sebagai penyelenggara. Tapi kita tetap akan panggil semua pihak terkait,” tegas Fikri.
Total tagihan itu sebesar Rp 219.750.680. Sisa yang belum dibayar Rp 44.750.680. Pihak hotel telah mengirim tiga surat peringatan kepada LAKSI agar tagihan dibayar. Pertama 9 Agustus 2017, kemudian 6 Oktober dan terakhir 20 Oktober. Batas waktu pembayaran paling lama 27 Oktober.
“Batas waktunya sudah lewat. Mungkin itu alasan pihak hotel mengambil langkah mengadu ke DPRD,” pungkas Fikri.
Ketua Forum Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-Kampar, Sofyan Datuk Majosati langsung bereaksi setelah tagihan Hotel Golden Palace masuk ke DPRD Kampar heboh. Ia menegaskan, BPD tidak berhutang dengan pihak manapun.
Menurut Sofyan, wajar Ketua DPRD Kampar marah setelah menerima tagihan tersebut. Ia menyayangkan sikap pihak hotel yang menyurati DPRD. “Karena kan nggak ada korelasinya,” katanya.
Sofyan menjelaskan, BPD bekerja sama dengan LAKSI dalam perjalanan Bimtek ke Lombok. LAKSI adalah salah satu lembaga penyelenggara Bimtek di bawah naungan ALPEKSI.
“LAKSI-lah yang mengurus seluruh perjalanan Bimtek kawan-kawan di Lombok. Mulai dari tiketing, reservasi hotel, akomodasi dan konsumsi,” ujar Sofyan dalam keterangan tertulisnya. Ia menambahkan, seluruh biaya yang disepakati telah disetor kepada LAKSI.
Bahkan, kata Sofyan, LAKSI telah menyampaikan laporan keuangan kepada Forum BPD se-Kampar. Hanya saja, ia mengungkapkan, ada persoalan antara LAKSI dengan rekanan yang mengurus tiket pesawat. (*)
