SALISMA.COM (SC), SELATPANJANG – Kepala Desa di Kepulauan Meranti merasakan manfaat bantuan keuangan untuk desa Pemprov Riau. Untuk itu tahun depan, pemprov diharapkan kembali mengganggarkan dana desa tersebut.
Ketua Forum Kepala Desa Kepulauan Meranti (FKD-KM) Edy Murkan berharap Pemerintah Provinsi Riau kembali menganggarkan dana Bantuan Keungan (Bankeu) untuk desa seperti tahun 2015 lalu.
“Bankeu desa tersebut sangat dinanti-nanti oleh seluruh desa di Meranti. Karena dana desa dari pemkab dan APBN dinilai masih kurang untuk membangun desa,” ujar Ketua Forum Kepala Desa Kepulauan Meranti (FKD-KM) Edy Murkan, Minggu (05/11/2017).
Apalagi alokasi dana desa (ADD) yang dikucurkan Pemkab Meranti pada tahun 2017 ini dinilai masih sangat minim.
“Rata-rata mendapatkan kucuran Rp 600 juta dari Pemkab dan dari APBN sekitar Rp 700 juta per desanya. Dana sebanyak itu memang terdengar besar, namun untuk membangun infrastruktur pedesaan di Meranti sangat kurang,” jelas Edy.
Dengan dana sebesar itu kata Edy, pemerintah desa hanya bisa membangun jalan beberapa ratus meter saja.
“Kalau untuk bangun jalan, tidak sampai sekilo panjangnya. Biaya pembangunan infrastruktur di Meranti beda dengan daerah lain, lebih besar di Meranti,” kata Edy.
Sedangkan jalan desa di Meranti mayoritas masih sangat memprihatinkan. “Kita berharap, Pemprov Riau dan DPRD provinsi paham dengan kondisi pembangunan di pedesaan,” ujarnya.
Kendati demikian, Edy Murkan menilai dana desa sebesar Rp 150 juta yang akan dianggarkan Pemprov Riau pada 2018 terlalu kecil. Edy berharap, besaran Bankeu Provinsi Riau disamakan dengan Bankeu Desa pada 2015 lalu. “Jika bisa seperti 2015 lalu, Rp 500 juta per desa,” lanjut Edy.
Dijelaskan Edy, infrastruktur desa-desa di Meranti mayoritas masih memprihatinkan. Dengan besarnya Bankeu Desa, diharapkan bisa meningkatkan pembangunan infrastuktur desa. (*)
