SALISMA.COM (KPC), PEKANBARU – Kepala Ombudsman RI Perwakilan Riau, Ahmad Fitri menyebutkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Provinsi Riau ternyata masih banyak yang belum memiliki unit pengaduan dan pelayanan publik.
“Hasil pengamatan Ombudsman Perwakilan Riau selama ini, memang sudah banyak penyelenggara pelayanan publik garis besarnya yakni OPD sudah memiliki unit pengaduan. Seperti rumah sakit, Badan pelayanan terpadu satu pintu, Dinas Kependudukan dan lainnya. Namun disamping itu masih banyak juga yang belum ada unit pengaduan,” kata Ahmad Fitri dalam kegiatan Training of Trainer (TOT) Sahabat Ombudsman di Hotel Pangeran, Kamis (02/11/2017).
Menurutnya, sesuai dengan amanat Undang-undang pelayanan publik, setiap penyelenggara pelayanan publik harus memiliki unit pengaduan. Unit tersebut bertujuan untuk menampung keluhan masyarakat terkait pelayanan didalam lingkup penyelenggara negara dimaksud.
Hal tersebut tertuang dalam undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang mengatur hak dan kewajiban. Misalnya yang tertuang dalam pasal 18 tentang hak dan kewajiban masyarakat.
Selain ada unit pengaduan, penyelenggara pelayanan publik juga harus memiliki petugas yang kompeten dalam hal menanggapi keluhan masyarakat tersebut.
Menurutnya, Ombudsman setiap tahunnya melakukan observasi kepatuhan, dalam kegiatan itu diambil sampel beberapa OPD dan memang masih ada yang belum memiliki unit pengaduan. Berdasarkan temuan tersebut, Ombudsman kemudian menyurati daerah supaya para kepala OPD yang ada dibawahnya dapat mematuhi standar pelayanan yang ada.
Namun demikian dirinya tidak menjelaskan secara rinci berapa banyak OPD di Riau yang masih belum memiliki unit pengaduan.
“Nantinya kepala daerah lah yang akan memberikan perintah kepada kepala OPD bersangkutan agar segera melaksanakan standar pelayanan yang ada. Unit pengaduan tersebut tentunya diharapkan dapat semakin meningkat kan pelayanan kepada masyarakat dan memperbaiki sistem yang ada,” ujarnya. (*)
