SALISMA.COM (SC), RENGAT – Komisi Informasi (KI) Provinsi Riau melakukan kunjungan ke Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Kabupaten Inhu. Kunjungan tersebut diterima langsung oleh Plt Kepala Diskominfo Jawalter di ruang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Inhu pada Rabu (04/10/2017).
Rombongan KIP Riau dipimpin Wakil Ketua Tatang Yuliansyah didampingi Komisioner Alnovrizal, Kasubag Umum Diva dan panitera pengganti. Selain Jawalter, pertemuan ini juga dihadiri Kabid E Goverment Roma Doris Meng berserta staf.
Dalam kunjungannya itu, Tim KIP Riau memberikan penilaian positif terhadap pelaksanaan PPID di Kabupaten Inhu. “Sejauh ini jika dilihat dari seluruh unsur, PPID Indragiri Hulu masih terbaik di Provinsi Riau. Inhu masih sangat peduli dengan pelayanan publik,” ucap Tatang.
Banyak hal bisa menjadi dasar penilaian untuk pelaksanaan PPID di kabupaten dan kota di Riau, mulai dari segi sarana dan prasaran, manajemen maupun hal lain.Berdasarkan penilaian, Inhu masih yang terbaik. Namun dikatakannya, penentuan yang terbaik akan dibahas nantinya pada tingkat KI Riau.
Ditambahkannya, dalam penilaian peningkatan informasi pelayanan publik ini, sejauh ini respon cepat memang dari Inhu. Untuk daerah lain, KI harus terus jemput bola, sementara Inhu langsung merespon segala permasalahan. Harus diakui selama ini untuk penilaian peningkatan PPID ini, Inhu selalu berada pada peringkat pertama dan masih menjadi rujukan bagi daerah lain.
Tatang juga sangat menyayangkan bahwa dibeberapa daerah di Riau, untuk permasalahan keterbukaan informasi ini, masih menempatkan Kominfo berada pada posisi eselon III, bahkan di Rohil masih eselon IV. Sementara Inhu sudah eselon II.
Dijelaskannya, hasil penilaian pemeringkatan PPID atau informasi pelayanan publik ini akan diumumkan pada November 2017 di Pekanbaru.
Jawalter mengungkapkan, pemintaan informasi publik terbilang cukup banyak. Tercatat sepanjang tahun 2017 setidaknya ada 95 permohonan yang masuk dan pihaknya terus memberikan pelayanan atas permohonan itu. ”Tahun 2017 hingga September, ada 95 permohonan dan sejauh ini tidak ada menjadi objek sengketa untuk disidangkan pada KI Riau,” jelasnya. (*)
