SALISMA.COM (SC), PANGKALANKERINCI – Pemkab Pelalawan terpaksa memangkas belanja pegawai di APBD 2018 karena pendapatan jauh berkurang. Bahkan RAPBD 2018 turun drastis hingga Rp 660 miliar. Dari Rp 1,79 triliun anggaran tahun 2017, merosot menjadi Rp 1,13 triliun tahun depan. Pengurangannya mencapai 36,86 persen. Tentunya pembangunan akan semakin terbatas kepada masyarakat.
Hal itu terungkap saat rapat paripurna penyerahan Kebijakan Umum Anggaran dan Platfom Perhitungan Anggaran Sementara (KUA-PPAS) anggaran tahun 2018 dari pemkab ke DPRD Pelalawan. Anggaran jauh berkurang diakibatkan pengurangan Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat.
Usai paripurna, Bupati Harris mengakui penurunan drastis APBD ini disebabkan banyak hal. Kondisi ini dialami seluruh daerah di Indonesia, remasuk kabupaten dan kota di Provinsi Riau.
“Dalam KUA-PPAS ini akan difokuskan terhadap tujuh sasaran dan program strategis yang tertuang di RPJMD kita. Pada saat penyerahan rancangan dan pembahasan APBD nanti akan kembali saya tegaskan. Karena anggaran sangat terbatas,”urai Harris.
Ditegaskannya, seluruh program tahun 2018 yang tidak berkenaan dengan RPJMD akan dikesampingkan dan dicoret. Termasuk acara-acara seremonial yang tidak memiliki dampak langsung kepada masyarakat.
Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) akan ditekankan mematuhi RPJMD yang memasuki tahun kedua pelaksanaannya. Sehingga visi dan misi bupati dan wakil bupati bisa tercapai.
“Saya minta dewan ikut mengontrol saat pembahasan nanti. Jika ada program yang melenceng dari RPJMD, dicoret aja. Diganti dengan program yang bermanfaat dan sesuai itu (RPJMD),” pintanya.
Pengurangan yang mencapai 36,86 persen itu memaksa Pemkab Pelalawan memangkas berbagai pos anggaran. Di antaranya belanja pegawai yang selama ini dinilai terlalu membebani APBD. Sehingga beberapa item dari belanja itu mau tidak mau harus dipangkas.
“Banyak yang kita pangkas dari pegawai kita tahun depan. Tapi meski demikian, kita tetap meminta kerjaannya maksimal. Jangan karena anggaran, jadi malas bekerja,” beber Harris.
Adapun yang dikurangi dari belanja pegawai diantaranya operasional perjalanan dinas pegawai. Jika selama ini dinas luar itu secara rombongan, jumlahya akan dikurangi termasuk besarannya.
Tunjangan transportasi seperti uang minyak juga ikut diturunkan. Baik bagi pejabat eselon II, III, dan IV yang selama ini diberikan uang minyak menyusut hampir setengah.
Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) pegawai dan pejabat tidak luput dari pengurangan. (*)
