SALISMA.COM (SC), PEKANBARU – Pemprov Riau akan mengevaluasi program kerja semua Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dinilai tidak memberi dampak dalam memberi dividen ke pemerintah. Hal ini menyusul laporan BPK RI tentang sejumlah kerja sama BUMD yang tak memberikan dividen tahun 2016.
“Ini akan dipertanyakan pada saat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) masing-masing BUMD tersebut,” kata Asisten II Setdaprov Riau Masperi, Minggu (17/9/2017).
Sebagai pemegang saham, Pemprov Riau mempertanyakan operasional dalam menjalankan. “Terutama terkait kinerja mereka tak sesuai dengan target deviden,” ungkap Masperi.
Artinya, harus dilihat dulu apakah usaha BUMD tersebut sudah maksimal atau memang mereka tidak maksimal. Sehingga target dividen tak tercapai tahun lalu. “Makanya pada saat RUPS akan dicocor pertanyaan kepada BUMD itu apa kendala dan apa yang sudah mereka lakukan apakah mereka menjalankan program kerja masing masing,” ujarnya.
Sehingga ke depan untuk mengejar target dividen yang maksimal, seluruh BUMD harus memiliki target dan program yang jelas. “Memang sebagiannya karena ada masalah lain. Misalnya SPR dan Bumi Siak Pusako karena harga minyak dunia yang turun. Karena keduanya bergerak di bidang migas,” kata dia.
Sedangkan bagi BUMD yang tidak menjalankan program kerja dengan baik, bisa saja pemegang saham dalam hal ini Pemerintah Provinsi Riau akan memberikan pinalti kepada pihak BUMD tersebut.
“Makanya harus jelas program dan capaiannya. Kalau tidak sesuai dengan keinginan pemegang saham bisa saja dipinalti,” ujarnya.
Sementara untuk Bank Riau Kepri sendiri yang jauh dari target dividennya, Masperi beranggapan karena tahun 2016 lalu anggaran pemprov yang didepositokan ke BRK tidak banyak. Artinya tidak banyak anggaran di bank tersebut.
“Ini disebabkan realisasi APBD Riau yang maksimal. Dimana hampir 90 persen serapan APBD Riau 2016 lalu,” jelas Masperi. (*)
