SALISMA.COM (SC), SELATPANJANG – Sebagai satu upaya mengatasi kebakaran hutan dan lahan, Satgas Gabungan BPBD Kabupaten Kepulauan Meranti makin gencar melakukan patroli dengan turun ke desa-desa. Hal itu menyusul sejumlah desa juga kurang berkoordinasi dengan tim penanggulangan karlahut.
“Beberapa desa masih ada yang tidak mau berkoordinasi dengan kita jika ada kebakaran lahan di desanya, ini bisa menjadi masalah besar. Terlebih, wilayah Meranti merupakan kepulauan,” ujar Kalaksa BPBD Kabupaten Kepulauan Meranti, Edy Afrizal, Minggu (4/6/2017).
Dijelaskan Edy, dalam situasi minimnya anggaran saat ini, koordinasi merupakan hal yang wajib dilakukan. Meskipun Ia mengakui patroli juga sangat efektif untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan.
“Namun, patroli memerlukan biaya yang tidak sedikit. Kita harus mengeluarkan ongkos penyeberangan dan BBM untuk personil saat patroli, sementara anggaran BPBD sangat minim,” imbuhnya.
Dia mengatakan, pada awal kemarau kebakaran hutan sudah mulai mengancam Kabupaten Kepulauan Meranti. BPBD Kabupaten Kepulauan Meranti menyatakan, 1,2 hektare hutan terbakar di Kecamatan Tebingtinggi Barat.
Sebelumnya kebakaran hutan terjadi di Desa Tanjung Peranap. Kebakaran baru diketahui pada Sabtu (3/6) sekira pukul 14.00 WIB. Beruntung, api mudah dipadamkan hanya dalam waktu satu jam kemudian.
“Saya sudah turunkan personil untuk mengawasi titik api di sana,” ujar Edy.
Ia mengungkapkan, dalam waktu dekat ini pihaknya akan menggandeng pihak TNI dan Polri melakukan patroli gabungan ke sejumlah wilayah rawan. Menurut Edy, patroli gabungan harus segera dilakukan sebelum kebakaran terjadi.
“Dalam patroli tersebut kita sekaligus meningkatkan koordinasi dengan MPA dan MGPA di setiap desa. Mungkin hari Rabu besok patroli sudah dimulai,” beber Edy.
Ia mengatakan, kebakaran hutan dan lahan sebenarnya bisa diantisipasi dengan koordinasi yang matang oleh sejumlah pihak. Hanya saja saat ini kata Edy, beberapa pihak belum bisa memahami pentingnya koordinasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. (*)
