SALISMA.COM (SC),JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengaku heran dengan kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah. Seakan tidak pernah ada kata jera.
“Salahnya di mana? Padahal perencanaan anggaran sudah kita ingatkan menggunakan akuntansi pemerintah pusat,” kata Tjahjo dalam Program Primetime News Metro TV.
Kemudian, pengawasan mulai dari inspektorat sampai inspektorat daerah, itu ada. Pembelian barang sudah mulai melalui e-Katalog, e-Budgeting, dan e-Planning.
“Kalau yang (implementasinya) bagus, ya bagus (tidak ada korupsi),” ujar dia.
Tjahjo mengatakan langkah yang mungkin dilakukan dalam waktu dekat untuk mencegah kepala daerah terlibat korupsi, yaitu fokus terhadap aturan terkait larangan politik uang. Tjahjo ingin fokus aturan ini dibahas dalam Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu yang tengah berproses.
“Yang penting pilkada untuk memilih kepala daerah, prinsip (anti) politik uang itu harus dikedepankan. Partai punya komitmen yang sama. Masyarakat jangan terbius. Dia harus memilih calon yang amanah, yang bisa memimpin daerah, yang bisa mempertanggungjawabkan. Pemerintahnya jelas dan fokus,” ujar dia.
Setidaknya berdasarkan data yang dikeluarkan Kementerian Dalam Negeri terdapat 361 kepala daerah terjerat kasus korupsi. Terdiri dari 343 yang melibatkan bupati dan wali kota serta 18 kasus yang melibatkan gubernur. (**)
